Kamis, Oktober 1, 2020
  • Pendidikan
  • TV Literasi

DPR Dorong Pemerintah Perbanyak Jurnal Nasional Terakreditasi

Baca Juga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzetti Bilbina mengatakan pemerintah perlu memperbanyak jurnal nasional terakreditasi untuk memacu produktivitas dosen dan guru besar.

“Untuk memacu produktivitas karya ilmiah anak bangsa, pemerintah harus menyiapkan lebih banyak jurnal nasional terakreditasi, karena saat ini jumlah jurnal nasional terakreditasi tersebut jumlahnya terbatas,” ujar Arzetti di Jakarta, Rabu (28/2).

Dia menjelaskan untuk masuk dalam jurnal terakreditasi di dalam negeri saja sudah cukup sulit, lalu bagaimana dengan jurnal internasional sehingga perlu ada solusi yang menyeluruh untuk mengatasi lemahnya produktivitas guru besar dalam menghasilkan karya ilmiah.

Anggota Komisi VIII DPR itu menambahkan pihaknya memahami terbitnya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 untuk meningkatkan publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional, yang akan mendorong Indonesia mampu bersaing dengan bangsa- bangsa lain.

“Namun di sisi lain, banyak dosen kita yang tidak sepakat dengan Permenristekdikti tersebut karena biaya yang dikeluarkan lebih mahal membuat karya ilmiah, dibanding tunjangan yang diperoleh. Mereka menuturkan untuk publikasi saja, biayanya sekitar Rp15 jutaan, belum lagi biaya penelitian itu sendiri yang bisa sampai ratusan juta. Selain biaya, untuk dapat menembus jurnal-jurnal bereputasi international sungguh butuh banyak waktu, fokus tenaga yang ekstra,” papar dia.

Menurut dia, agak aneh ketika para profesor mempublikasikan karya ilmiahnya tetapi harus bayar di jurnal internasional tersebut, dan orang luar itu menikmati hasilnya.

“Hak paten dari karya intelektual para peneliti harus kita jaga. Kita juga harus menghargai profesor, yang lebih memilih mengabdi atau mengajar di negeri sendiri dari pada bekarya ke luar negeri.”

Menurut dia, memang menjadi masalah juga ketika hanya 1.551 orang profesor saja yang dinyatakan lolos memenuhi kriteria publikasi internasional dan Sebanyak 2.748 profesor tidak lolos publikasi sesuai syarat yang tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 20/2017.

“Pemerintah tidak salah jika mengevaluasi kinerja mereka, karena upaya pemerintah untuk mensejahterakan guru besar seharusnya disertai peningkatan profesionalisme,” imbuh dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Kitab Kuning, (Apakah) Sudah Terlupakan?

Ada banyak nama sebagai sebutan lain dari kitab yang menjadi referensi wajib di pesantren ini disebut “kitab kuning” karena memang kertas yang digunakan dalam kitab-kitab tersebut berwarna kuning.

Inilah 14 Dosen IAIN Pekalongan Yang Lolos Nominee Bantuan Hibah Kemenag 2020

Pengumuman nominee tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Pendis Kemenag RI) Nomor 5042 Tahun 2019, tertanggal 10 September 2019.

Berita Terkait

close