JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan bahwa lima hari sekolah dalam sepekan bukanlah suatu kewajiban agar dilaksanakan sekolah.
“Jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan full day school supaya diketahui” kata Jokowi di sela-sela pertemuan dengan Jamiyah Batak Muslim Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/).
Jokowi menyadari bahwa tidak semua sekolah siap menjalankan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan, sehingga perlu ada kelonggaran.
“Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat ulama dan orang tua murid silakan diteruskan silakan dilanjutkan,” katanya.
Lebih lanjut Presiden juga menjelaskan bahwa Permendibud Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur sekolah lima hari tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).
“Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres, lengkapnya tanyakan ke Mensesneg,” ungkap Jokowi.
Sementara itu PKB dan PBNU tegas menolak kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari tersebut. Mereka menganggap kebijakan tersebut dapat mematikan Madrasah Diniyah (Madin).
Bahkan untuk menunjukkan keseriusan penolakan, Wasekjen PKB mengancam akan mencabut dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019 jika kebijakan tersebut tetap dijalankan.
“Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,” kata Imanulhaq. (IwanS)
Klo bukan kewajiban nanti di bawah multitafsir pak
Ini mah kagak tegas…!!
@zarazettirazr ada spekulasi : membumihanguskan madrasah dengan FDS adalah ujung perantara robohnya sur… https://t.co/Tw8Jmyv7cV
Kasihan anak2 didik kalau diwajibkan FDS hingga sore, banyak yang kecapek an
Sy tdak terima kita demo sj
Udah sy bilang, kita dibuat pening oleh pemerintah saat ini