Senin, Agustus 10, 2020
  • Pendidikan
  • TV Literasi

Akibat Izin Kadaluwarsa, 22 Sekolah di Sumenep Ini Belum Terima Bantuan BPOPP

Baca Juga

SUMENEP – Program pendidikan gratis untuk SMA sederajat yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ternyata belum merata di terima sekolah di Kabupaten Sumenep.

Kepala Cabang Disdik Jawa Timur (Jatim) Wilayah Sumenep Sugiono Eksantoso, sebagaimana diberikan Radar Madura, mengatakan bahwa baru sekolah negeri, SMA dan SMK yang menerima biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP), sementara swasta masih belum.

”Untuk yang negeri sekolah sudah bisa menganggarkan sesuai dengan petunjuk teknis Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas),” ucapnya di Sumenep, Ahad (13/10).

Dia menjelaskan, BPOPP untuk lembaga pendidikan swasta masih masuk tahap pencairan. Penyebabnya, ada 22 lembaga pendidikan SMA swasta yang izin operasionalnya telah kedaluwarsa.

”Banyak izin operasionalnya (lembaga swasta) yang sudah mati. Ini tidak hanya terjadi di Sumenap, tetapi juga di daerah lain di Jawa Timur,” ungkapnya.

Hal lain yang menghambat pencairan BPOPP adalah masalah kepala sekolah (Kasek). Banyak lembaga pendidikan swasta yang tidak melaporkan pergantian Kasek ke lembaganya.

”Banyak yayasan yang tidak melaporkan SK pergantian sekolah. Tahu-tahu setelah ada bantuan menunjukkan SK pergantiannya,” tuturnya.

Sugiono menyatakan, pihaknya sudah meminta semua swasta untuk rutin memberi tahu setiap ada perubahan Kasek. Sekolah yang izin operasionalnya kedaluwarsa diminta segera mengurus.

”Ada 22 lembaga yang izin operasionalnya kedaluwarsa. Rata-rata di kepulauan,” katanya.

Agar semua sekolah bisa mencairkan BPOPP, pihaknya mengeluarkan rekomendasi ke Pemprov Jatim bahwa izin operasional 22 sekolah tersebut sedang diproses. Banyaknya izin operasional kedaluwarsa karena ada persepsi perpanjangan izin membutuhkan biaya. Padahal sebenarnya gratis.

Dia tidak menampik sebelum dirinya menjabat, ada oknum yang bermain dalam permohonan izin operasional. Pengelola sekolah dimintai uang hingga jutaan rupiah. Namun, selama kepemimpinannya, dia berjanji tidak akan memungut biaya apa pun bagi lembaaga pendidikan yang ingin mengurus izin operasional.

Dia juga berjanji pihaknya akan mengawasi penggunaan BPOPP. Setelah pencairan tidak ada lagi lembaga pendidikan yang menarik SPP. ”Rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) harus sesuai dengan penggunaannya. Sebab, yang RKAS BOS reguler dan BPOPP berbeda,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Sleepover dan Membangun Karakter

Di luar itu semua, ada juga yang kombinasi dari beberapa alasan di atas. Apa pun alasannya, kegiatan sleepover ternyata bermanfaat untuk membangun kohesi sosial, keterikatan serta pembangunan karakter, saling memahami, dan membangun sifat toleransi

Menag Kunjungi Rumah Penerima Bidik Misi IAIN Purwokerto

Kepada Emilia, gadis yang sudah ditinggal ibundanya sejak 40 hari kelahirannya, Menag berpesan agar program bidik misi ini terus diterima hingga kuliahnya selesai empat tahun atau delapan semester, maka prestasinya harus terjaga dan tidak boleh turun.

Kemendikbud Dorong Produser untuk Kembangkan Film yang Mendidik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para produser yang filmnya berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta penonton.

Kemenag Undang Siswa Madrasah Aliyah Ikuti Lomba Karya Ilmiah

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidkan Madrasah (Ditpenmad) kembali menggelar Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). Event tahun ini merupakan gelaran kali kelima.

Indonesia dan Belanda Kerjasama Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

JAKARTA -  Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains menandatangani tiga naskah kerja sama di...

Berita Terkait

close