Minggu, April 18, 2021
  • Pendidikan
  • TV Literasi

Anggaran Pendidikan di Surabaya Dihapus, DPRD Jatim: Tak Seharusnya Dihapus

Baca Juga

SURABAYA – Penghapusan anggaran pendidikan untuk SMA/SMK sebesar Rp 180 Milyar di APBD kota Surabaya oleh Pemkot dan DPRD Surabaya direspon oleh DPRD Jatim.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan seharusnya anggaran tersebut tak dihapus mengingat banyak warga di Surabaya membutuhkan pendidikan yang layak.

”Bisa saja anggaran tersebut digunakan untuk memberikan beasiswa bagi yang berprestasi,” ungkap Agus Dono saat ditemui SERUJI di Surabaya, Selasa (22/8).

Politisi partai Demokrat ini mencotohkan seperti anggaran yang disiapkan Provinsi untuk Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp 150 Milyar, yang merupakan bentuk kepedulian Provinsi membantu peningkatan SDM yang ada.

”Saya lihat bisa saja anggaran tersebut (Anggara APBD Surabaya yang dihapus -Red) digunakan untuk peningkatan kualitas SDM pengajar di kota Surabaya. Tak usah dihapus begitu saja,” ungkap pria asal Malang ini.

Ditambahkan oleh pria yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini pihaknya berharap ada pemahaman secara global terkait keberadaan anggaran pendidikan.

” Jangan sepotong-potong, harus secara global. Di Pemprov saja ada anggaran juga untuk SD maupun SMP, dan ini bentuk kepedulian terhadap peningkatan pendidikan di Jatim,” tandasnya. (Setya/Hrn)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Tingkat Literasi Pelajar Indonesia Masih Rendah, Inilah Hasil Survei PISA

Kompetensi membaca pelajar Indonesia menurut hasil survei PISA 2015 meraih nilai 397. Angka ini jauh di bawah  rata-rata OECD sebesar 493. Demikian pula skor kompetensi matematika hanya 386, tertinggal dari rata-rata OECD sebesar 490.

Inilah 14 Dosen IAIN Pekalongan Yang Lolos Nominee Bantuan Hibah Kemenag 2020

Pengumuman nominee tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Pendis Kemenag RI) Nomor 5042 Tahun 2019, tertanggal 10 September 2019.

Berita Terkait

close