Sabtu, Juli 31, 2021
  • TV Literasi

Pemerintah Targetkan Tahun 2023 Tidak Ada Lagi Guru Honorer

Baca Juga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan tahun 2023 tidak ada lagi guru honorer. Pasalanya, seluruh guru honorer akan diikutkan tes seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk PPPK nanti di Februari ini akan ada tes, tapi itu kan domainnya Pak Menpan RB,” katan Mendikbud Muhadjir Effendy usai meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Muhammadiyah Kreatif Dlingo, Bantul, DIY, Ahad (27/1).

Mendikbud mengatakan, untuk seleksi menjadi PPPK itu kementeriannya mengusulkan sebanyak 159 ribu orang guru honorer yang diutamakan honorer kategori 2 (K-2) dari seluruh Indonesia, agar bisa diangkat menjadi PPPK secara bertahap.

“Guru honorer K-2 itu jumlahnya sekitar 159 ribu dari 736 ribu guru honorer, nanti bertahap ada tes PPPK, jadi setelah Februari akan ada tes lagi, target kita sampai 2023 nanti tidak ada lagi guru honorer,” katanya.

Terkait dengan gaji guru honorer tersebut, Mendikbud memastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bukan APBD.

Saat ini tim anggaran di pusat terus berkomunikasi mengenai kepastian tersebut.

“Tidak bersumber APBD, nanti dari APBN, saya sudah menemui Menkeu Sri Mulyani, beliau sangat perhatian terhadap masalah ini. Hari-hari ini antara Kemendikbud dengan Kemenkeu timnya sedang rapat terus-terusan untuk merumuskan itu,” katanya.

Mendikbud mengharapkan, nantinya guru honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK itu menerima upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing yang dialokasikan dari DAU (Dana Alokasi Umum).

“Mudah mudahan jadi, nanti diambilkan dari DAU APBN yang UMR, sebatas UMR itu jadi tanggung jawab pusat melalui DAU, dan kita imbau masing-masing daerah supaya mengalokasikan di-APBD-nya,” kata Menteri.

“Sehingga nanti pendapatannya bisa di atas UMR, jadi jangan dikomentari menghina guru, karena guru digaji UMR seperti buruh, bukan. Pemerintah pusat ingin memastikan yang UMR itu, sisanya kelebihannya masing-masing pemda melalui APBD-nya,” tambahnya. (Ant/SU01)

24 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Ombudsman: Sekolah Jual Seragam dan LKS ke Siswa Bisa Disanksi Administrasi dan Pidana

Agus menegaskan bahwa jual beli seragam, buku pelajaran dan LKS yang dilakukan pihak sekolah merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan Pungutan Liar atau Pungli, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Berita Terkait

close