Selasa, Desember 7, 2021
  • Pendidikan
  • TV Literasi

MK Tolak Uji Materi Pemkot Blitar Terkait Pengalihan Pengelolaan SLTA ke Provinsi

Baca Juga

JAKARTA – Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang mewakili Pemerintah Kota Blitar.

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Atrief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu (19/7).

Pemohon merasa keberatan dengan pengalihan kewenangan atas pengurusan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Terkait dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

“Hal ini didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi.

Lebih lanjut Mahkamah menguraikan bahwa pendidikan adalah bagian dari urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sebagai suatu pelayanan dasar.

“Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti provinsi atau kabupaten kota,” kata Hakim Konstitusi.

Pemohon mengajukan uji Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan berkeberatan dengan aturan dalam Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. (Hrn)

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Ombudsman: Sekolah Jual Seragam dan LKS ke Siswa Bisa Disanksi Administrasi dan Pidana

Agus menegaskan bahwa jual beli seragam, buku pelajaran dan LKS yang dilakukan pihak sekolah merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan Pungutan Liar atau Pungli, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Walau Telah Berusia 71 Tahun, Gondo Berhasil Rampungkan Pendidikan S-2 di ITS

Tekad besar Soejoto untuk menuntut ilmu membawanya dalam tujuan yang diinginkan. Pria yang selalu ceria ini sukses menuntaskan program magister (S-2) Teknik Kimia ITS dan resmi diwisuda di Graha Sepuluh Nopember ITS pada Ahad (15/9) kemarin.

Perpustakaan Tulungagung Dapat Tambahan Koleksi Sebanyak 586 Judul Buku

Sebanyak 586 judul buku baru tersebut terdiri dari 365 judul dalam bentuk buku elektronik (e-book), dan 221 judul dalam bentuk buku fisik dengan jumlah buku sebanya 275 buah.

Berita Terkait

close