Kamis, Oktober 1, 2020
  • Pendidikan
  • TV Literasi

Presiden: Perlu Kalkulasi Adanya Menteri Pondok Pesantren

Baca Juga

SUMENEP, SERUJI.CO.ID – Presiden Joko Widodo menyatakan perlu kalkulasi untuk menetapkan adanya menteri yang khusus menangani pondok pesantren dalam kabinetnya.

“Itu menjadi masukan bagi saya, dulu waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren. Setelah itu baru kita putuskan,” kata Presiden Jokowi menanggapi perlunya ada Menteri Pondok Pesantren yang diusulkan pengasuh ponpes di Sumenep, Ahad malam (8/10).

Ia menyebutkan usulan perlunya menteri ponpes dari salah satu kiai di Sumenep itu juga masukan yang akan dihitung atau dikalkulasi.

“Saya dapat informasi jumlah santri di seluruh Indonesia ada sembilan juta. Sangat banyak jadi memang harus ada yang ngurusi atau memperhatikan mereka,” kata Jokowi.

Namun lanjut Jokowi, apakah menteri atau lainnya, harus dihitung dulu.

“Ini tidak saya jawab di sini,” kata Jokowi dalam silaturahim dengan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Karimiyah Sumenep.

Sebelumnya pimpinan Ponpes Alkarimiyah Busro Karim -yang juga merupakan Bupati Sumenep- KH Busyro Karim mengusulkan dibentuknya kementerian pondok pesantren.

“Dengan banyaknya pondok pesantren, kami mengusulkan perlunya menteri pondok pesantren, karena bicara ponpes pasti bicara pendidikan karakter, peningkatan skill, keutuhan bangsa dan negara, tidak hanya yang tradisional tapi juga ada yang modern. Wajar jika ada yang khusus mengurus pondok pesantren,” kata KH Busyro Karim. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Kitab Kuning, (Apakah) Sudah Terlupakan?

Ada banyak nama sebagai sebutan lain dari kitab yang menjadi referensi wajib di pesantren ini disebut “kitab kuning” karena memang kertas yang digunakan dalam kitab-kitab tersebut berwarna kuning.

Inilah 14 Dosen IAIN Pekalongan Yang Lolos Nominee Bantuan Hibah Kemenag 2020

Pengumuman nominee tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Pendis Kemenag RI) Nomor 5042 Tahun 2019, tertanggal 10 September 2019.

Berita Terkait

close