KUPANG, SERUJI.CO.ID – Untuk meningkatkan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pemerintah Provinsi NTT diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, mengingat kemampuan APBD NTT masih sangat terbatas.
Anggota Komisi V DPRD NTT bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kristo Bantang ketika dihubungi SERUJI, Sabtu (14/10) mengatakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke Provinsi tentunya membawa dampak tersendiri bagi keuangan daerah.
“Jadi jumlah sekolah yang dialihkan kewenangan pengelolaan itu cukup banyak, sedangkan sekolah yang dialihkan itu belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai,” kata Kristoforus.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi minimnya sarana dan prasarana pendidikan tanpa mencari solusi karena persoalan ini merupakan tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dalam dunia pendidikan
“Kami berharap agar pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat mengalokasikan anggaran untuk menjawab kebutuhan sarana dan prasarana yang masih minim,” harapnya. (Habibudin/Hrn)
