SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana membenarkan bahwa Komisi D sudah konsultasi ke pemerintah pusat terkait bantuan dari pemerintah kota ke provinsi untuk siswa SMK dan SMA di Surabaya.
“Kami sudah ke Kemendagri dan Kemendikbud, mempertanyakan hal itu. Asas pemberian bantuan khusus untuk provinsi sebenarnya bisa,” terangnya saat ditemui SERUJI di gedung DPRD, Jalan Yos Sudarso, Selasa (22/8).
Namun, keputusan tetap dikembalikan kepada pemerintah kota. Ia mengakui, memang anggaran milik pemerintah kota tersebut, akan dialokasikan untuk apa tergantung keputusan Wali Kota.
“Jika Wali Kota belum berkenan untuk memberikan bantuan tersebut ke provinsi, mungkin ada alasan tertentu,” terangnya.
Hanya saja, pihak dewan tetap mengupayakan hal lain untuk menghindari siswa SMA dan SMK di Surabaya terancam putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya pendidikan.
“Karena pendidikan adalah hak setiap warga negara dan itu ditanggung pemerintah, kalau ada persoalan lain seperti ini, kita akan perjuangkan,” tuturnya.
