Jumat, November 27, 2020
  • Pendidikan
  • TV Literasi

PPP Tolak Keras Kebijakan Mendikbud Sekolah Lima Hari, Ini Alasannya

Baca Juga

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menolak kebijakan lima hari sekolah yang rencananya akan diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Juli 2017, karena dikhawatirkan akan memunculkan kegaduhan baru.

“Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Mendikbud untuk mengurungkan kebijakan itu,” tegas Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi melalui keterangan tertulisnya, Ahad (11/6).

Dia mengatakan kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan Indonesia saat ini bukan dengan mengubah jam belajar siswa.

Namun, kata dia, pemerintah harusnya memastikan bahwa semua anak bangsa bisa mengenyam pendidikan di sekolah, kesejahteraan guru terjamin, dan sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai.

“Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan,” ujarnya.

Arwani menjelaskan sistem dan proses belajar dan mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik misalnya pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah Diniyyah.

“Jika kebijakan lima hari sekolah dengan menambah durasi di ruang kelas ini diterapkan, maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyyah dan lain-lain,” tegasnya.

Arwani sangat menyayangkan jika itu terjadi. Sebab, Madrasah Diniyyah sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak.

“Madrasah Diniyah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya bahkan menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI,” katanya.

Dia menegaskan apabila kebijakan itu dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris. Oleh karenanya DPP PPP memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan tersebut dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius.

Sebelumnya, Kemendikbud akan memberlakukan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan di seluruh Indonesia mulai Juli 2017 dan pemerintah sedang menyusun regulasi terkait kebijakan tersebut.

Mendikbud Muhajir Effendy beralasan penerapan sekolah hanya Senin hingga Jumat karena selama 5 hari itu, proses belajar-mengajar sudah mencapai waktu 40 jam.

“Alasannya nanti sudah diperpanjang waktu belajarnya. Minimun 8 jam itu. Jadi kalau minimum 8 jam, kalau 5 hari masuk, jadi sudah 40 jam per minggu. Dan itu sudah sesuai standar kerja ASN untuk guru. Jadi kalau sudah itu sudah melampaui standar kerja ASN sehingga guru mengikuti standar itu,” kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6). (IwanY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Perpustakaan Tulungagung Dapat Tambahan Koleksi Sebanyak 586 Judul Buku

Sebanyak 586 judul buku baru tersebut terdiri dari 365 judul dalam bentuk buku elektronik (e-book), dan 221 judul dalam bentuk buku fisik dengan jumlah buku sebanya 275 buah.

Inilah 14 Dosen IAIN Pekalongan Yang Lolos Nominee Bantuan Hibah Kemenag 2020

Pengumuman nominee tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Pendis Kemenag RI) Nomor 5042 Tahun 2019, tertanggal 10 September 2019.

Sleepover dan Membangun Karakter

Di luar itu semua, ada juga yang kombinasi dari beberapa alasan di atas. Apa pun alasannya, kegiatan sleepover ternyata bermanfaat untuk membangun kohesi sosial, keterikatan serta pembangunan karakter, saling memahami, dan membangun sifat toleransi

Berita Terkait

close