Minggu, April 18, 2021
  • TV Literasi

PGRI Himbau Pemerintah Rumuskan UU Perlindungan Guru

Baca Juga

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Kekerasan murid terhadap guru saat ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, dengan memberikan perlindungan terhadap para pendidik tersebut.

Jika melihat kembali kasus kekerasan seorang murid tega memukul guru di Madura hingga tewas, maka tak ayal jika para guru saat ini menuntut untuk dirumuskan Undang Undang perlindungan terhadap guru.

Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi mengatakan terkait kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru, pihaknya berharap pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk diantaranya membuatkan UU Perlindungan Guru.

“Masak hanya masalah sepele seperti mengingatkan dengan sedikit sentuhan guru dipenjarakan, kan seharusnya orang tua terima kasih, ada juga guru berniat mengingatkan malah dipukul sampai tewas yang di Madura, hak sebagai pengajar dimana jika semua guru di permasalahkan ditambah murid berani memukul guru,” ujar Ichwan Sumadi kepada SERUJI, (2/5).

Jika kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru ini terus berlanjut, Ichwan mengkhawatirkan kedepannya para guru tidak mampu mendidik anak dengan baik, karena para siswa terbiasa untuk melanggar aturan sekolah.

“Perlu ada kesadaran pemerintah, masyarakat dan polisi untuk jika ada permasalahan antara murid dan guru bisa dirapatkan bersama,” pungkasnya. (Devan/Hrn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Tingkat Literasi Pelajar Indonesia Masih Rendah, Inilah Hasil Survei PISA

Kompetensi membaca pelajar Indonesia menurut hasil survei PISA 2015 meraih nilai 397. Angka ini jauh di bawah  rata-rata OECD sebesar 493. Demikian pula skor kompetensi matematika hanya 386, tertinggal dari rata-rata OECD sebesar 490.

Inilah 14 Dosen IAIN Pekalongan Yang Lolos Nominee Bantuan Hibah Kemenag 2020

Pengumuman nominee tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Pendis Kemenag RI) Nomor 5042 Tahun 2019, tertanggal 10 September 2019.

Berita Terkait

close