Senin, Januari 25, 2021
  • Pendidikan
  • TV Literasi

Menristekdikti Minta Dosen Harus Tingkatkan Kualitas

Baca Juga

BANYUWANGI, SERUJI.CO.ID – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan dosen-dosen dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) harus meningkatkan kualitasnya untuk mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi NU.

“Seseorang itu kalau sudah berprofesi sebagai dosen harus berkualitas. Jangan sekadar jadi dosen, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas,” kata Nasir di Institut Agama Islam Darussalam, Desa Karangdoro, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (30/4).

Untuk menjadi dosen, kata Nasir, syarat utamanya jelas pendidikannya. Oleh karena itu, syarat menjadi dosen harus berpendidikan strata dua (S-2), kalau bisa malah strata tiga (S-3).

“Kalau sudah memilih dosen sebagai profesi, harus minimal doktor. Tidak boleh hanya S-2,” tuturnya.

Selain pendidikan, Nasir juga menekankan bahwa dosen untuk melakukan penelitian.

Menurut dia, selama ini dosen biasanya lebih suka mengajar dengan mengesampingkan penelitian.

Setelah pendidikan dan penelitian, dosen juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat dilakukan melalui penerapan penelitian-penelitian.

“Dosen harus bisa mengaplikasikan ilmu dan penelitiannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Bila dosen-dosen memiliki kualitas yang baik, katanya lagi, program studi di perguruan tinggi NU akan berkembang dan lulusannya juga akan berkualitas.

Menteri Nasir, membuka bimbingan teknis peningkatan karier dosen NU yang diadakan Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggu Nahdlatul Ulama (LPTNU) di Institut Agama Islam Darussalam, Banyuwangi. (Ant/SU02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Ombudsman: Sekolah Jual Seragam dan LKS ke Siswa Bisa Disanksi Administrasi dan Pidana

Agus menegaskan bahwa jual beli seragam, buku pelajaran dan LKS yang dilakukan pihak sekolah merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan Pungutan Liar atau Pungli, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Berita Terkait

close