Selasa, Desember 7, 2021
  • Pendidikan
  • TV Literasi

KPAI: Wacana Sekolah 8 Jam Harusnya Libatkan Banyak Pihak

Baca Juga

JAKARTA – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur 8 jam sehari selama 5 hari, alias full day school ‎terus mengundang pro dan kontra. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Permen ini kurang tepat. Pengambilan keputusan soal pendidikan seharusnya melibatkan banyak pihak.

“Masalah pendidikan bukan hanya Kemendikbud, tapi lintas kementerian terkait, seperti Kementerian Agama. Idealnya bukan Permen, tapi Peraturan Pemerintah (PP),” kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni’am Sholeh dalam sebuah diskusi di Warung Daun, di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6).

Selain komunikasi lintas institusi, perlu ada prioritas menyambungkan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, soal paradigma pendidikan. Idealnya, dalam pendidikan, anak harus jadi poros dan subjek. Kenyataannya, justru anak menjadi objek dengan Permen yang mengatur sekolah 8 jam itu.

Asrorun menambahkan, Mendikbud yang mengaku sekolah tidak wajib dalam menerapkan full day school itu. Namun kenyataanya dalam Permen itu tidak ada tulisan dari full day school itu bersifat opsional.

“Saya sudah bolak bali lihat isi peraturan itu tidak ada bacaan opsional,” katanya.

Menurut Ni’am, Permendikbud ini hanya mendukung pihak tertentu, dimana aturan itu hanya melihat logika masyarakat urban, yang mayoritas orang tua bekerja.

“Padahal banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya secara langsung. Tapi memang ada masyarakat yang cocok dengan full-day school. Terkait pengaturan jam sekolah, nggak ada masalah. Inilah yang harus dibuka ruang, soal opsionalitas yang harusnya masuk dalam Permen tersebut,” tutur Ni’am.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Permen Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari dan selama 5 hari atau full day school. Kebijakan itu berlaku pada tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2017.

Kehadiran Permen itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19/2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tantang Guru.

Menurut Muhadjir, selama ini di sekolah negeri khususnya memang hanya belajar dari Senin hingga Jumat. Hanya saja siswa masih terbebani dengan kegiatan ekstrakulikuler pada Sabtu atau Minggu.

Dengan adanya aturan ini, siswa tidak perlu lagi berkegiatan di hari Sabtu ataupun Minggu. Dua hari itu nantinya benar-benar menjadi hari libur bagi para siswa. (IwanY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Ombudsman: Sekolah Jual Seragam dan LKS ke Siswa Bisa Disanksi Administrasi dan Pidana

Agus menegaskan bahwa jual beli seragam, buku pelajaran dan LKS yang dilakukan pihak sekolah merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan Pungutan Liar atau Pungli, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Walau Telah Berusia 71 Tahun, Gondo Berhasil Rampungkan Pendidikan S-2 di ITS

Tekad besar Soejoto untuk menuntut ilmu membawanya dalam tujuan yang diinginkan. Pria yang selalu ceria ini sukses menuntaskan program magister (S-2) Teknik Kimia ITS dan resmi diwisuda di Graha Sepuluh Nopember ITS pada Ahad (15/9) kemarin.

Perpustakaan Tulungagung Dapat Tambahan Koleksi Sebanyak 586 Judul Buku

Sebanyak 586 judul buku baru tersebut terdiri dari 365 judul dalam bentuk buku elektronik (e-book), dan 221 judul dalam bentuk buku fisik dengan jumlah buku sebanya 275 buah.

Berita Terkait

close