Jumat, Mei 27, 2022
  • Pendidikan
  • TV Literasi

KPAI: Wacana Sekolah 8 Jam Harusnya Libatkan Banyak Pihak

Baca Juga

JAKARTA – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur 8 jam sehari selama 5 hari, alias full day school ‎terus mengundang pro dan kontra. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Permen ini kurang tepat. Pengambilan keputusan soal pendidikan seharusnya melibatkan banyak pihak.

“Masalah pendidikan bukan hanya Kemendikbud, tapi lintas kementerian terkait, seperti Kementerian Agama. Idealnya bukan Permen, tapi Peraturan Pemerintah (PP),” kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni’am Sholeh dalam sebuah diskusi di Warung Daun, di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6).

Selain komunikasi lintas institusi, perlu ada prioritas menyambungkan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, soal paradigma pendidikan. Idealnya, dalam pendidikan, anak harus jadi poros dan subjek. Kenyataannya, justru anak menjadi objek dengan Permen yang mengatur sekolah 8 jam itu.

Asrorun menambahkan, Mendikbud yang mengaku sekolah tidak wajib dalam menerapkan full day school itu. Namun kenyataanya dalam Permen itu tidak ada tulisan dari full day school itu bersifat opsional.

“Saya sudah bolak bali lihat isi peraturan itu tidak ada bacaan opsional,” katanya.

Menurut Ni’am, Permendikbud ini hanya mendukung pihak tertentu, dimana aturan itu hanya melihat logika masyarakat urban, yang mayoritas orang tua bekerja.

“Padahal banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya secara langsung. Tapi memang ada masyarakat yang cocok dengan full-day school. Terkait pengaturan jam sekolah, nggak ada masalah. Inilah yang harus dibuka ruang, soal opsionalitas yang harusnya masuk dalam Permen tersebut,” tutur Ni’am.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Permen Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari dan selama 5 hari atau full day school. Kebijakan itu berlaku pada tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2017.

Kehadiran Permen itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19/2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tantang Guru.

Menurut Muhadjir, selama ini di sekolah negeri khususnya memang hanya belajar dari Senin hingga Jumat. Hanya saja siswa masih terbebani dengan kegiatan ekstrakulikuler pada Sabtu atau Minggu.

Dengan adanya aturan ini, siswa tidak perlu lagi berkegiatan di hari Sabtu ataupun Minggu. Dua hari itu nantinya benar-benar menjadi hari libur bagi para siswa. (IwanY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terpopuler

Kursus Bahasa Indonesia di Universitas BBS Hungaria

JAKARTA - Budapest Business School (BBS), University of Applied Science, Hungaria, membuka kelas Bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk...

Tingkat Literasi Pelajar Indonesia Masih Rendah, Inilah Hasil Survei PISA

Kompetensi membaca pelajar Indonesia menurut hasil survei PISA 2015 meraih nilai 397. Angka ini jauh di bawah  rata-rata OECD sebesar 493. Demikian pula skor kompetensi matematika hanya 386, tertinggal dari rata-rata OECD sebesar 490.

Perpustakaan Tulungagung Dapat Tambahan Koleksi Sebanyak 586 Judul Buku

Sebanyak 586 judul buku baru tersebut terdiri dari 365 judul dalam bentuk buku elektronik (e-book), dan 221 judul dalam bentuk buku fisik dengan jumlah buku sebanya 275 buah.

Luar Biasa, 80 Persen Siswa di Sekolah Ini Langsung Diterima Bekerja di Industri

“Sekolah kami untuk siap kerja, bukan untuk kuliah. Kami bisa menerima siswa yang ingin kuliah, tetapi kami utamakan (perguruan tinggi) yang sudah kerja sama (dengan kami),” ujar Kepala Sekolah.

Berita Terkait

close