JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) para pelajar Jakarta yang terlibat aksi demonstrasi terkait UU KPK, RUU KUHP dan lainnya yang baru-bari ini terjadi di Gedung DPR RI Jakarta.
Hal itu disampaikan Anies, membantah pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Ratiyono yang mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mencabut KJP pelajar yang melakukan tindak kriminal saat demo.
Anies menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah menjamin kelangsung pendidikan anak usia sekolah hingga tuntas. Sehingga, katanya, jika anak berbuat salah seharusnya dibina dan dididik lebih jauh di sekolah, bukan malah dicabut KJP-nya.
“Terkait dengan KJP itu begitu, anak ini sulit sekolah karena tidak ada biaya. Kalau kemudian KJP-nya dicabut, bisa sekolah dari mana nanti? Kan justru tidak sejalan dengan tujuan pemerintah mendidik semua anak,” kata Anies di Kantor Walikota Jakarta Barat, Rabu (2/10).
Sebelumnya, Anies juga menyampaikanb bahwa pihaknya tidak pernah berencana mencabut KJP terhadap anak yang terlibat aksi unjuk rasa.
“Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orangtua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka didik lebih jauh,” ujarnya.
Terkait pelajar yang melakukan tindak kriminal saat aksi unjuk rasa, Anies menyerahkan sepenuhnya penanganannya pada aparat kepolisian.
“Begitu nyangkut urusan pidana, maka ia berhadapan dengan hukum. Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara tetap terus menjalankan tugasnya, mendidik setiap orang,” tukas mantan Menteri Pendidikan ini.
